desentralisasi politik. 4 = Studi Dampak Desentralisasi dan Otonomi Daerah atas Kinerja Pelayanan Publik, 2002. desentralisasi politik

Fakta menunjuk-kan bahwa pengaturan desentralisasi politik belum mendorong perkembangan demokratisasi lokal yang efektif dan terkonsolidasi dengan baik. (Dalam Leo Agustino. Untuk memperjelas pemahaman Anda tentang hubungan. desentralisasi politik adalah mem-berikan keleluasaan yang lebih besar kepada warga negara atau para wakil yang duduk di lembaga perwakilan dalam proses pembuatan keputusan publik. Melalui proses demokratisasi dan desentralisasi, para lokal strongmen dan bos ekonomi semakin memperoleh kesempatan untuk menjabat kursi sentral di lembaga. Berdasarkan perspektif administrative, desentralisasi didefinisiskan sebagai the transfer of administrative responsibility from central to local governments. Pada masa lampau, desentralisasi administratif lebih dominan dibandingkan dengan desentralisasi politik. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), desentralisasi adalah sistem pemerintahan yang lebih banyak memberikan kekuasaan kepada pemerintah. kemenkeu. Marbun dalam Kamus Politik mengatakan bahwa dalam sentralisasi pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik dilakukan secara terpusat. Sistem desentralisasi fiskal telah diterapkan selama lebih dari dua dekade di Indonesia. Desentralisasi politik bertujuan untuk memberi warga negara atau perwakilan terpilih mereka lebih banyak kekuasaan dalam pengambilan keputusan publik. desentralisasi politik (devolusi) terjadi karena tuntutan daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri. [1] Salah satu. Desentralisasi administrasi, berupa redistribusi kewenangan, tanggung jawab dan sumber daya di antara berbagai tingkat pemerintahan. Penulis Memahami Desentralisasi Indonesia Karya: Muhammad Noor Tata Letak: Muh. Pemberian izin pendirian partai-partai politik dan serikat-serikat buruh baru; Pembebasan tahanan-tahanan politik; Pembatasan masa jabatan presiden menjadi dua periode lima tahun; Desentralisasi kekuasaan ke daerah; Keputusan penting lainnya adalah penjadwalan pemilihan umum baru, yang diselenggarakan pada bulan Juni 1999. fungsi alokasi lebih sesuai dengan konsep desentralisasi (Chandra, 2012). Desentralisasi administrasi bertujuan agar penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan secara efektif dan efisien. Pertama, penerapan desentralisasi pemerintahan. Dengan kata lain, segala bentuk kewenangan sangat tergantung kepada pemerintah pusat. Selasa, 12 September 2023 | 12:00 WIB SERBA-SERBI PAJAK DAN POLITIK Tren Belanja Subsidi dan Kompensasi BBM dalam 5 Tahun Terakhir Fokus Review Tajuk Analisis Wawancara. Hal tersebut juga didukung oleh pendapat Eko (2005),Upaya desentralisasi politik dan keuangan ini sejalan dengan struktur pemerintahan di masa mendatang dimana masing-masing daerah akan diberi wewenang lebih besar untuk mengelola hasil-hasil sumber daya alam dan potensi ekonomi yang mereka miliki. Misalnya, Presiden Joko Widodo. tirto. Otonomi Daerah. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok pemerintahan di Daerah, desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintah dari pemerintah atau daerah tingkat atasanya kepada daerah menjadi urusan. Sedangkan, desentralisasi politik mencakup transfer kekuasaan administratif, keuangan dan politik dan politik dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, termasuk penciptaan kekuasaan masyarakat untuk menentukan bentuk pemerintahan mereka, perwalian, kebijakan dan pelayanan (UNDP, 1999:10). Melalui penyelenggaraan pilkada, pemimpin daerah dipilih secara langsung oleh rakyat daerah, sehingga diharapkan mewakili kepentingan. 51 Dalam negara- kota di zaman Yunani, orang. Tujuan desentralisasi dalam perspektif desentralisasi politik Secara umum, perspektif desentralisasi politik lebih menekankan tujuan yang hendak dicapai pada aspek politis, antara lain. Desentralisasi dan Otonomi. Desentralisasi Administrasi, berupa pelimpahan kewenangan layanan publik kepada pihak lain dalam struktur kelembagaan Negara. PENDAHULUAN Perdebatan mengenai konsep desentralisasi selalu berkembang mengikuti perubahan ruang dan waktu, berbagai pendapat dan teori terus mengemuka dalam mendukung konsep desentralisasi politik dan desentralisasi administrasi, bahkan telah berkembang keranah ilmu ekonomi, hukum, sosiologi dan. Desentralisasi di Indonesia sediri di atur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. politik, desentralisasi mengembangkan grassroots democracy, mengurangi penyalahgunaan kekuasaan oleh Pusat dan secara psikologis akan memuaskan daerah karena diberi kepercayaan untuk menyelenggarakan urusannya sendiri. Desentralisasi dalam Perspektif Pembangunan Politik mencoba menggambarkan dinamika pemerintahan daerah di Indonesia yang sama tuanya dengan pemerintahan Indonesia itu sendiri, satu kesatuan tidak terpisahkan. Penelitian ini bermaksud untuk mengulik masalah yang muncul dalam proses pemaknaan desentralisasi politik saat ini. Penggunaan desentralisasi dalam bidang politik ini misalnya terlihat pada berbagai kasus sebagai berikut; Pilkada; Pemilihan juga merupakan contoh penerapan kebijakan desentralisasi dalam politik. Berbeda dengan pemaknaan desentralisasi di tahun sebelumnya, pada tahun 1980 ini konsep. 1 Universitas Indonesia BAB 1 PENDAHULUAN 1. Hingga akhir tahun 2015, sebagian besar riset dan advokasi PolGov fokus pada kajian politik desentralisasi. Di bidang administrasi, desentralisasi memotong red tape birokrasi dan pengambilan keputusan. Bidang ekonomo sedang diguncang oleh. Dalam buku Desentralisasi dan Otonomi Daerah: Desentralisasi, demokratisasi, dan Akuntabilitas Pemerintah Daerah (2007) karya Syamsuddin Haris, desentralisasi merupakan konsekuensi dari demokratisasi. Sementara itu, berdasarkan UU No. Namun, karena luasnya wilayah dan keterbatasan pemerintah pusat, maka ada beberapa urusan pemerintah pusat yang di serahkan ke. Baca juga: Mendagri: Inovasi Perkuat Otonomi Daerah. Desentralisasi politik/ketatanegaraan dibagi lagi menjadi (1) desentralisasi teritorial, yaitu : pelimpahan kekuasaan untuk mengatur dan mengurus rumahtangga daerah masing-Dari perspektif ekonomi politik, desentralisasi diharapkan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum, mengurangi angka kemiskinan, serta mendesentralisasikan pengambilan kebijakan terkait secara ekonomi dan wewenang anggaran kepada pemerintah daerah. "Digitalisasi telah menghadirkan desentralisasi komunikasi politik. See full list on nasional. Desentralisasi: Demokrasi dan Partisipasi di Daerah. Baik mengenai politik pelaksanaannya, perencanaan, maupun segi pembiayaan. Teori Desentralisasi dan Ekologi Pemerintahan di IPDN selama lebih kurang empat tahun. Terdapat dua nilai dasar yang dikembangkan dalam UUD 1945 berkenaan dengan pelaksanaan desentralisasi dan. Desentralisasi dalam Perspektif Pembangunan Politik mencoba menggambarkan dinamika pemerintahan daerah di Indonesia yang sama tuanya dengan pemerintahan Indonesia itu sendiri, satu kesatuan tidak terpisahkan. 26 4. 4 Kelembagaan Politik: Demokrasi, Pembagian Kekuasaan, dan Desentralisasi. Desentralisasi berasal dari bahasa Belanda, yaitu kata de yang artinya lepas dan centerum yang artinya pusat. a. TEMPO. Disertasi. Perspektif Pembangunan Politik di Indonesia Desentralisasi Pemerintahan dalam Perspektif Pembangunan Politik di Indonesia PrAkAtA D esentralisasi dalam Perspektif Pembangunan Politik mencoba menggambarkan dinamika pemerintahan daerah di Indonesia yang sama tuanya dengan pemerintahan Indonesia itu sendiri, satu kesatuan. Sedangkan pada era berlakunya UU Nomor 32/2004 sampai dengan saat ini, desentralisasi politik dan administratif secara regulatif/empirik dicoba diseimbangkan dengan mengurangi penekanan pada desentralisasi politik. Baik mengenai politik pelaksanaannya, perencanaan, maupun segi pembiayaan. Selamat membaca! Tak terasa otonomi daerah di Indonesia sudah berjalan lebih dari 11 tahun semenjak dilaksanakannya pada Januari 2001 lalu. Deli Serdang dan (3)desentralisasi partai politik Mahasiswa mampu memahami : desentralisasi partai politik Desentalisasi Politik, Partai Politik, Representatif Metode Ceramah 100 Menit Masa Depan Politik Desentralisasi di Indonesia : Sebuah Studi Awal, Haryanto Peran Partai Politik dalam sebuah demokrasi, Thomas Meyer Minggu ke-11 Mampu memahami partisipasiDesentralisasi Politik, yakni pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat yang meliputi hak mengatur dan mengurus kepentingan rumah tangga sendiri bagi badan-badan politik di daerah yang dipilih oleh rakyat dalam daerah-daerah tertentu. com Tujuan yang ingin dicapai oleh pemerintah dengan politik otonomi adalah memelihara hubungan antara pusat dan daerah dalam kerangka negara kesatuan. Otonomi daerah merupakan konsekuensi dari azas desentralisasi dalam. c) Desentralisasi Cultural yang menyangkut bidang kebudayaan. Jakarta: Penerbit Pustaka LP3ES Indonesia, 2005. Berikut ini adalah dampak desentralisasi di beberapa bidang penting dalam kehidupan bermasyarakat yaitu : 1. 26 4. desentralisasi politik, desentralisasi administratif, desentralisasi fiskal, serta desentralisasi pasar (Rondinelli dan World Bank 1999). Kurniawan, Dhani. M Notohamiprodjo jl. Semula, menurut Katorobo (2004),. . Dipicu oleh krismon dan pergolakan politik yang timbul setelah itu, Indonesia sekarang mengambil langkah raksasa dalam desentralisasi politik dan fiskal. Sedangkan arti otonomi dalam KBBI adalah pemerintahan sendiri dan otonomi daerah adalah hak, wewenang dan juga kewajiban daerah untuk mengatur. Jenis Desentralisasi. Salah satudefinisi desentralisasi yang menjadi rujukan dalam perspektif administrasi publik adalah dikemukakan Rondinelli dan Cheema (1983: 18) yang menyatakan bahwa. 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, desentralisasi. Kebijakan desentralisasi masih dinilai memiliki banyak kelemahan dan kekurangan dalam berbagai aspeknya, contohnya seperti berbagai kebijakan yang rumit, memunculkan banyaknya kepentingan politik yang bersifat pribadi dan dikuasai oleh elit-elit lokal, banyaknya praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), dan melemahnya sistem. DESENTRALISASI FISKAL : PROBLEMA, PROSPEK, DAN KEBIJAKAN 1. Tidak ada desentralisasi Pertama, desentralisasi politik diharapkan mampu mendorong partisipasi masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan politik. NKRI. Dalam hal ini pemerintah pusat akan diberikan kepada pemerintah yang lebih rendah. Pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat yang meliputi hak mengatur dan mengurus kepentingan rumah tangga sendiri bagi badan-badan politik di daerah yang dipilih oleh. Namun dalam realitanya, terjadinya transfer kewenangan dalam definisi dan pemahaman tentangTanpa desentralisasi politik yang modelnya dengan penyelenggaran pemilu terpisah, level nasional dan pusat, tentu akan menjadi paradoks dalam membangun demokrasi untuk kesejahteraan; dimana desentralisasi bertujuan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat (bottom up policy) dalam pemerintahan namun di sisi lain. Sebelum era reformasi, sistem pemerintahan desentralisasi diperkenalkan di Indonesia saat pemerintahan Belanda melalui Regering Reglement (RR) yang di tetepkan pada tahun 1854, yang berisiskan Hindia Belanda. Inti dari desentralisasi adalah ‘internalising cost and benefit’ untuk people serta bagaimana mendekatkan pemerintahan kepada rakyatnya. Penempatan kata politik ini mempunyai arti kegiatan. Pengertian desentralisasi pemerintahan memiliki aspek politik dan administratif. Haryanto. Dinamika Kekuasaan Ekonomi Politik Indonesia Pasca Soeharto. Sebuah negara sudah. 5 Kelembagaan Legal: Perundangan Beserta. Desentralisasi politik seringkali membutuhkan reformasi konstitusional atau perundang-undangan, pengembangan partai politik yang majemuk, penguatan legislatif, penciptaan unit politik lokal, dan dorongan kelompok kepentingan publik yang efektif. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk. Hal ini dimaksudkan bahwa dalam pemilihan anggota dewan perwakilan rakyat daerah baik provinsi. Haryanto berpendapat bahwa kehadiran sistem politik yang bercorak demokrasi berbasis desentralisasi memungkinkan terjadinya pemaknaan yang. Kata lokal politik ini berarti daerah harus memperlihatkan secara riil, kegiatan dan aktivitas pemerintah daerah dalam membenahi pemerintah daerah, beserta perangkat dinas,aspek dari desentralisasi yaitu: desentralisasi politik, desentralisasi administratif dan desentralisasi fiskal. Itulah esensi yang terpenting dari sebuah jargon ‘desentralisasi. Penggunaan desentralisasi dalam bidang politik ini misalnya terlihat pada berbagai kasus sebagai berikut; Pilkada; Pemilihan juga merupakan contoh penerapan kebijakan desentralisasi dalam politik. Politik etis bertendensi pada desentralisasi politik, kesejahteraan rakyat dan efisiensi. Pada dasarnya tiada suatu negara yang mempunyai wilayah yang luas akan mampu memerintah secara efektip semua aspek pemerintahan tanpa menjalankan kebijakan desentralisasi. Dalam negara kesatuan, seluruh bagian dan urusan di kelola oleh pemerintah pusat. Sisi Gelap Desentralisasi Memicu Berkembangnya Politik Dinasti. Pendekatan penelitian ini yuridis normatif dengan analisis kualitatif. Sistem politik Orde Baru yang sangat kental warna sentralisasinya, sedikit banyakPerspektif desentralisasi politik mendefinisikan desentralisasi sebagai devolusi kekuasaan (devolution of power) dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Sebenarnya, kantong-kantong kemiskinan tidak hanya terjadi3 Implikasi Desentralisasi; 4 Perkembangan Desentralisasi; 5 Politik Lokal dan Posisi Kepala Daerah; 6 Analisis Keuangan Pusat dan Daerah; 7 Reformasi Organisasi Pemerintah Daerah; 8 Ujian Tengah Semester; 9 Tata Kelola Sumber Daya Daerah; 10 Kebijakan dan Perencanaan Daerah; 11 Evaluasi Kinerja Pemerintah DaerahNilai dasar desentralisasi teritorial Nilai ini bersumber dari isi dan jiwa Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Litvack dkk (2000: 6, dikutip dari Schneider 2003:13) menegaskan bahwa cara yang paling baik untuk menyimpulkan fungsi-fungsi politik mungkin dalam hal representasi yang merefer kepada cara institusi politik memetakan kepentingan rakyat yang bervariasi ke dalam keputusan politik. Bank Indonesia adalah pusat dari semua peraturan kebijakan moneter dan fiskal. Abstract. Undang-undang Desentralisasi 1974 , misalnya tidak pernah benar-benar dijalankan karena ada perlawanan dari departemen-departemen pennerintah, sementara wilayah-wilayah percontohan yang menerapkan desentralisasi di awal 1990-an gagal karena kekurangan dana. UU tersebut merupakan penjabaran dari amanat UUD 1945 Pasal 18 ayat (2) yang menyatakan “Pemerintah. Konsep desentralisasi diterapkan melalui sejumlah UU, yang sayangnya tak bisa diterapkan karena faktor politik. Bagaimana persisnya kebijakan ini, mari. 1. Dalam implementasinya, desentralisasi fiskal belum optimal dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Desentralisasi politik atau devolusi berarti wewenang pembuatan keputusan dan kontrol tertentu terhadap sumber-sumber daya diberikan pada pejabat-pejabat regional dan lokal. Desentralisasi asimetris. Nah, desentralisasi bisa diartikan sebagai sesuatu yang terlepas dari pusat. 2011 : 13) Bagaimana dengan fenomena munculnya dinasti politik atau Praktik politik kekerabatanKonsepsi kekuasaan di daerah selanjutnya yang menjadi perantara politik lokal tidak terlepas dari desentralisasi yang sudah diulas di atas. Latar belakang Politik Etis. , Faisal Basri, dan Surjadi. Dalam pasal-pasal tersebut, ditegaskan bahwa pemerintah terdiri atas pemerintah pusat dan pemerintah daerah (provinsi dan. Irigasi merupakan program pembangunan dan penyempurnaan sarana dan prasarana untuk kesejahteraan rakyat, terutama dalam bidang pertanian dan. desentralisasi fiskal, yang ketigany a saling berkaitan erat . robinson sembiring. Dinasti berkembang ketika kebijakan desentralisasi diterapkan di Indonesia pasca. Politik. Secara terminologi, sentralisasi adalah pola kenegaraan yang memusatkan seluruh pengambilan keputusan politik, ekonomi, dan sosial di satu tempat, yakni pemerintah pusat. Desentralisasi sebagai bagian dari proses devolusi politik, fiskal dan pengambilan keputusan dari pemerintah pusat ke tingkat local (Christia & Ispriyarso, 2019; Syarifudin, 2022). Desentralisasi juga memberikan apresiasi terhadap perbedaan kemampuan dan keberanekaragaman kondisi daerah dan. 22 Tahun 1999 dan kemudian diganti dengan UU No. 15, Nomor 3, Maret 2012 Desentralisasi dan Sumber Daya Aparatur: Problematika Pelaksanaan Desentralisasi Pelestarian Cagar Budaya di Provinsi Sumatera Barat, Riau, dan Kepulauan Riau Sri Sugiharta Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Batusangkar, Jl. Sedangkan dari perspektif ekonomi, desentralisasi dapat dilihat sebagai kebutuhan intrinsik bagi pemerintah. Desentralisasi Administrasi, berupa pelimpahan kewenangan layanan publik kepada pihak lain dalam struktur kelembagaan Negara. Berikut ini pengertian dan tujuan dari dua sistem tersebut. Desentralisasi Politik, desentralisasi yang berkaitan dengan peningkatan kekuasaan kepada penduduk dan perwakilan politik mereka dalam pembuatan keputusan publik. Contoh Desentralisasi. Desentralisasi politik bertujuan untuk memberikan warga negara atau beberapa perwakilan terpilih lebih banyak kekuasaan dalam pengambilan keputusan publik. pergeseran politik desentralisasi ke arah resentralisasi atau dengan kata lain menyimbangkan antara desentralisasi dengan dekonsentrasi. satu sama lain dan seyogyany a dilaksanakan ber sama- Atas dasar itu Amrah Muslimin mengelompokkan asas pemerintahan menjadi tiga varian desentralisasi, yaitu desentralisasi politik, desentralisasi fungsional, dan desentralisasi kebudayaan. Berbagai proposal untuk desentralisasi fiskal telah dibuat sejak awal 1970-an (Delay et. Beberapa contoh desentralisasi dalam aspek kehidupan sehari-hari adalah sebagai berikut. Dengan demikian, jika konsep desentralisasi tersebut. Demikian Penjelasan Materi Tentang Pengertian Sentralisasi: Kelebihan, Kekurangan, Tujuan, Ciri, Dampak dan Contoh. H. 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, desentralisasi didefinisikan sebagai penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat, kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi. (Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Hasanuddin) Email: harymusi@unhas. Lalu yang kedua ada fase dimana rezim yang. Tujuan diberlakukannya sistem desentralisasi adalah untuk membentuk demokrasi pemerintah daerah, perbaikan ekonomi sosial di daerah, serta mencegah pemusatan keuangan. 1 Desentralisasi adalah strategi mendemokratisasi sistem politik dan menyelaraskan pencapaian pembangunan berkelanjutan yang merupakan isu yang selalu ada dalam praktek administrasi publik. ac. Penelitian ini bermaksud untuk mengulik masalah yang muncul dalam proses pemaknaan desentralisasi politik saat ini. Romli, Lili. Dengan perkataan lain ,apapun yang terjadi di daerah adalah from the people, by the. Dalam devolusi, yang didesentralisasikan adalah wewenang mengambil keputusan politik dan administrasi (Joko Widodo, hal. Lebih jauh bahkan meberikan. Sedangkan dekonsentrasi membuat batas wilayah kerja, jabatan, atau administrasi. Talenta Conference Series: Local Wisdom, Social, and Arts (LWSA) Makalah ini ingin mengeksplorasi politik dinasti di tiga kabupaten/kota, yakni (1) Kota Medan (2) Kab. Desentralisasi merupakan fenomena lama yang kembali timbul dari kebutuhan untuk mengatasi peningkatan administrasi, komple-ksitas keuangan dan demokratisasi dalam yurisdiksi politik tertentu. SENTRALISASI, DESENTRALISASI DAN DEKONTRASI - Konsep Sentralisasi dan Desentralisasi banyak diterapkan di berbagai bidang di Indonesia, yaitu bidang politik dan fiskal. politik, maupun dengan pemerintah pusat dan daerah. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Vol. Pelimpahan wewenang kepada Pemerintahan. Desentralisasi terbagi dalam beberapa bentuk kegiatan utama yaitu desentralisasi politik (devolusi) dan desentralisasi administrasi (dekonsentrasi). Desentralisasi merupakan sebuah konsep yang mengisyaratkan adanya pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurus urusan. konsep desentralisasi, maka berdampak pula pada politik desentralisasi fiskal-nya. Maksud desentralisasi dalam konteks politik otonomi daerah, menurut Dormiere Freire dan Maurer seperti tercantum dalam tulisan Halim adalah bahwa desentralisasi bisa diinterpretasikan ke. Dalam pemahaman yang luas pemerimtahan daerah merupakan bagian dari penyelenggaraan pemerintah kesatuan. Pemahaman terhadap. Semenjak tahun 1903, Pemerintah Kolonial Belanda mengeluarkan Desentralisatie wet yang menjadi dasar hukum pertama adanya kebijakan desentralisasi di Indonesia. Menurut Saldi Isra, bila dilacak . hastuti@gmail. Tuntutannya adalah ruang diskresi dan partisipasi yang lebih besar dalam. otonomi daerah di era desentralisasi yang ter-laksana dewasa ini. Menurut Bahl (2001:23), desentralisasi fiskal merupakan transfer tanggungjawab dan kewenangan anggaran untuk penerimaan dan belanja dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah serta memberikan mereka kekuatan . hastuti@gmail. TerutamaAtas dasar itu Amrah Muslimin mengelompokkan asas pemerintahan menjadi tiga varian desentralisasi, yaitu desentralisasi politik, desentralisasi fungsional, dan desentralisasi kebudayaan. Tujuannya adalah untuk memperkenalkan bentuk-bentuk pemerintahan yang lebih partisipatif dengan memberikan pengaruh yang lebih besar kepada warga. 4 Dalam disertasi ini, definisi dari Rondinelli dan World Bank dijadikan sebagai acuan dasar tentang desentralisasi. Definisi. Pemeritahan Daerah, desentralisasi membuka peluang politik lokal mencari jalan keluar menuju kemandirian daerah. angin segar bagi politik lokal di. Desentralisasi dominan UU No. Kebijakan atau Politik Etis (PE) mencakup dua bidang, yaitu politik dan ekonomi. Kebutuhan iniDesentralisasi Politik. 1. Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Departemen Ilmu Politik, Program Pascasarjana Ilmu Politik Universitas Indonesia. relevan dengan desentralisasi partai politik dalam menganalisis kekosongan jabatan Wakil Bupati Kampar periode 2017-2022. 2 Desentralisasi asimetris mencakup desentralisasi politik, ekonomi, fiskal, dan administrasi, namun tidak harus seragam untuk semua wilayah negara, dengan mempertimbangkan kekhususan masing-masing daerah. Tujuannya adalah membangun good governance mulai dari akar rumput politik. 1 Latar Belakang Kebijakan desentralisasi tercatat mengalami sejarah panjang di Indonesia. 9diartikan sebagai penyerahan urusan dari pemerintah pusat kepada daerah menjadi urusan rumah. desentralisasi (decentralisatie wet 1903) termasuk sejak proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, kebijakan desentralisasi telah mengalami beberapa kali perubahan yang ditandai dengan pasang surutnya nilai RELASI POLITIK DAN ADMINISTRASI DALAM KEPEGAWAIAN DAERAH Oleh : M. Hadiz, Vedi R. Walau-pun demikian, desentralisasi politik tidak serta-merta secara logis memuat de-mokrasi meskipun di dalam pemerintahan yang didominasi oleh lembaga yang dipilih secara mayoritanian (Smith 1985: 12). hastuti@gmail.